Pendidikan dari Tahun ke Tahun

Foto: "GWK Bali" oleh Lusius Sinurat

PENASINERGI - Bagi Indonesia, setiapa tahun adalah tahun politik. Itu fakta yang terbentang di media, terutama media sosial. Tak mengherankan berbagai aspek kehidupan di negeri ini selalu disusupi oleh politik.

Pengalaman saya bekerja sama dalam karya pembinaan untuk para guru, siswa, mahasiswa, aktivis keagamaaan dan karyawan perusahaan memperjelas hal itu. Hal ini juga sangat terasa saat dalam pekerjaan yang melibatkan unsur pemerintah.

Hampir di setiap kesempatan sebagai pembicara di seminar atau pelatihan-pelatihan, nama Jokowi alias Presiden Joko Widodo dan Ahok alias Gubrnur DKI Basuki Tjahaja Purnama, terutama oleh peserta seminar/pelatihan disinggung.Tentu dalam kapasitas mereka sebagai tokoh pembaharu Indonesia.

Berbagai perubahan di negeri ini memang sudah mulai terasa. Tahun 1990 hingga tahun 2014 aku suka meledek PNS karena mereka selalu nyambi. Tapi sejak 2014 hingga kini, PNS yang justru ngeledekin saya sebagai penganggur berijazah.

*****

Dunia pendidikan, terutama para guru sangat merasakan perubahan itu. Kalau dulu mentalitas Asal Bapa/Ibu senang begitu agung, maka di era Jokowi sebagai presiden, para bapak.ibu pejabat tertinggi justru tak luput dari sosotan, kritik, bahkan tuntutan dari bawahan.

Begitu juga ara penyuluh pendidikan yang dulu kurang diperhatikan, kini malah cukup mendapat tunjangan ini dan itu dari pemerintah, termasuk ketika mereka melayani masyarakat di luar pekerjaan pokoknya. Dosa-dosa para presiden terdahulu yang memiskinkan para guru seakan ditebus oleh Presiden Jokowi.

Tetapi sedikit agak berbeda dengan semakin meningkatnya biaya pendidikan. PTN (Pergurun Tinggi Negeri) yang dosennya makan dari APBN justru melansir biaya yang tak kalah tinggi dari PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang harus membayar gaji dosen mereka sendiri.

Sayangnya, kenaikan gaji dosen dan guru yang diikuti berbagai tambahan gaji dari sertifikasi tadi tak diikuti oleh peningkatan kualitas. Standarisasi gelar dan linearisme jurusan untuk guru dan dosen justru menjadikan para kepala sekolah dan dosen menjadi raja-raja kecil, karena sering mentntukan sendiri siapa saja guru atau dosen yang akan ia promosikan.

Plagiarisme meraja, jual beli gelar menjadi primadona, kuliah jarak jauh semakin tren hingga gelas S2 dan S3 cukup dirahi dengan menjemput ijazah dari tempat lain.

Tak hanya itu, nepotisme dan koncoisme justru lebih sadis di lembaga pendidikan daripada di politik. Aneh juga ketika Anda ingin melamar jadi dosen, maka Anda tak melewati test-masuk. Anda cukup punya kenalan di kampus tertentu, atau dekat dengan penguasa di sana. Pendek kata, kualitas pendidikan di negeri ini ternyata tak serta merta bertautan langsung dengan kesejahteraan para guru dan dosen.

Kalau saja kelalaian para guru dan dosen kita usik, maka para guru akan menjadikan karut marut Kurikulum dan segala aspek perubahannya sebagai alasan mereka tak mampu mengajar maksimal. Di sisi lain, para dosen pun akan mempersoalkan kebijakan kemenristekdikti sebagai penghalang kreativitas mereka untuk meningkatkan kualitas mereka di kelas.

Apapun itu, faktanya kualitas pendidikan kita masih rendah. Kita harus jujur mengakui ini, kendati para pejabat daerah dan penatua jemaat di gereja atau alim ulama di Mesjid selalu memaksa kita untuk bersyukur atas kemajuan yang ada. Tentu saja, tingkat kesejahteraan selalu bertalian dengan passive income para alim ulama.

Sekali lagi, kehebatan Jokowi tak ada artinya bila para pejabat eselon di bidang pendidikan justru tetap berpikir bloon, yang kerjanya hanya menghabiskan anggaran dengan berbagai kegiatan fiktif, bahkan tak berani mereformasi dirinya sendiri.

Penulis/Editor: Lusius Sinurat